Area Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat petang pekan lalu sunyi. Seperti biasa, menjelang akhir pekan, tiada aktivitas berarti di gedung wakil rakyat. Tidak ada rapat-rapat sehingga praktis hanya empat hari, mulai Senin-Kamis, para anggota dewan "bekerja".
Langit terang telah berganti rupa ketika pria paruh baya itu melempar sapa. Ia berjalan gontai seolah tengah menahan beban di sekujur tubuhnya yang tampak kurus kering. Iskak, begitu namanya disapa. Ia ditugaskan perusahaannya sebagai tenaga pembantu berstatus kontrak di sekitar ruang wartawan peliput di DPR.
Saban hari kerjanya membersihkan lantai agar selalu terlihat bersih ketika dilewati anggota dewan, tamu, dan wartawan. Terkadang ia dimintai tolong oleh rekan-rekan wartawan menyeduh kopi atau teh manis.
Petang itu, senyum dan sapa yang diberikan Iskak tak dapat menutupi kegelisahannya. Benar saja. Setengah berbisik ia pun mengungkapkan kegelisahannya. "Bingung lagi cari duit tambahan nih beli beras Sabtu dan Minggu untuk di rumah," ujarnya.
Ia terlihat senang ketika selembar uang bergambar pahlawan nasional dan mantan anggota Volksraad atau Dewan Rakyat (DPR periode 1930-1941 pada era Hindia Belanda) Oto Iskandar Dinata berpindah ke tangannya.
Tak hanya petang itu, suatu ketika pertengahan tahun lalu, ia juga pernah mengutarakan kegelisahannya yang tidak memiliki uang untuk membeli satu kaleng susu bubuk untuk anaknya. Seorang rekan wartawan dari koran lokal di Jawa Barat pernah mengatakan Iskak memiliki cukup banyak anak yang kebanyakan masih kecil.
"Gajinya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanya kita kasih (uang) lebih jika minta tolong membelikan sesuatu," kata rekan itu.
Apa yang dialami Iskak dirasakan juga oleh puluhan jutaan orang di Republik ini yang terus-menerus didera kemiskinan.
Cerita Iskak begitu kontras dengan rencana DPR membuat fasilitas supermewah bernilai hingga triliunan rupiah yang dianggarkan dari uang negara yang dihimpun dari pajak rakyat, dari orang-orang seperti Iskak.
Belum hilang dari ingatan kita saat DPR bersikeras hendak membangun gedung mewah baru dengan biaya Rp 1,164 triliun tahun lalu, awal tahun ini DPR berencana menggunakan dana Rp 2 miliar untuk memoles 220 toilet di DPR yang sebetulnya kebanyakan masih layak pakai. Tak hanya itu, Rp 20,3 miliar telah digelontorkan untuk membangun ruang baru Badan Anggaran.
Peneliti bidang Korupsi Politik untuk Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi mengatakan, selain renovasi toilet dan ruang Badan Anggaran, DPR juga mengadakan proyek-proyek lainnya secara tertutup. Ia mencontohkan, DPR kini tengah membangun lahan parkir sepeda motor senilai Rp 3 miliar.
Selain itu, Apung menambahkan, DPR juga mengadakan proyek tertutup untuk renovasi kompleks rumah jabatan DPR senilai Rp 36,6 miliar, pengadaan mesin fotokopi senilai Rp 5,7 miliar, dan penggantian kubikel PGDB/PGC DPR senilai Rp 4,3 miliar pada 2011.
"Total proses tender yang tidak diketahui prosesnya dari Oktober 2011 sampai sekarang mencapai 50-an (proyek)," ungkap Apung, awal Januari 2012.
Ia mengatakan proyek-proyek di DPR tertutup karena tidak memberitakan prosedur hingga pemenang lelang proyek melalui laman resmi.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP M Prakosa mengakui jumlah anggaran proyek di DPR terlalu berlebihan. Ia mencontohkan, misalnya, ruang baru Badan Anggaran yang hanya direnovasi namun menghabiskan uang hingga puluhan miliar. "Ada sesuatu yang (patut) kita pertanyakan karena terlalu berlebihan anggarannya. Itu kan suatu kejanggalan," ujarnya.
Jadi, jangan pernah sekali pun Anda berharap para wakil rakyat (turut) merasakan aroma kemiskinan yang tengah dialami rakyat. Ini karena wangi-wangi kemegahan dan kemewahan justru lebih menyeruak di kantor mereka. Apalagi kini DPR kembali meminta Rp 1,59 miliar untuk membeli pewangi ruangan.






Menjawab Disertai Quote
cari pembunuh bayaraaaaaaaaaaaaaan

kaya' apa sih wanginya pengharum ruangannya? kok sampe 1,59 M harganya? 





Bookmarks